- Home>
- komputer dan masyarakat >
- KOMPUTER DALAM PEMERINTAHAN
Posted by : Unknown
Rabu, 16 Desember 2015
Definisi dan manfaat utama e-government
Pendahuluan
Pemerintah pada dasarnya
adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanannya dari waktu ke waktu.
Pemerintah di
negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data
merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan.
Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data.
Berbagai jenis data
seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri,
angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer
terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi
pemerintahan.
Berbeda dengan
definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government
sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing
individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :
“Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar
yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau
penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun
menjadi beraneka ragam.”
“Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat
sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang
berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan
transaksi.”
“Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan
dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat
ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi
dari negara yang bersangkutan.”
“Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik
mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses
pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas
pengembangan bangsa.”
Masalah definisi
ini merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para
konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan
mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang
terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang
ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan
mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh
e-Government.
Terlepas dari
berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benang merah yang dapat
ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya
terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi didunia
mendefiniskan e-Government.
Definisi
Mengacu pada definisi yang
diajukan oleh World Bank,
e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi
atau badan-badan pemerintahan(misal dengan Wide Area Networks, Internet,
komputer bergerak, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan
kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan
bagian-bagian lain dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani
segala bentuk kebutuhan yang berbeda karena layanan yang lebih baik dari
pemerintah kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri,
pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen
pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi
(TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih
baik, pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.
Masih menurut World
Bank, secara tradisional, biasanya interaksi antara seorang warga negara atau
pengusaha dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor
pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan
komunikasi (ICT, Informations and Communications Technology) semakin
memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap
klien. Sebagai misal jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan
pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan
penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor.
Jika kita
analogikan dengan e-Commerce, dimana dimungkinkan para kalangan bisnis
melakukan transaksi diantara mereka dengan lebih efisien (B2B) dan membawa para
pengguna lebih dekat pada kalangan bisnis (B2C), eGov bertujuan untuk membuat
interaksi antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dan kalangan bisnis
(G2B), dan hubungan antar lembaga (G2G) lebih baik, serasi, transparan dan
murah.
E-Commerce mempersiapkan
segalanya melalui 4 tahap :
1) penerbitan/publikasi,
2) antar aktivitas,
3) melengkapi
transaksi, dan
4) pengiriman.
Hari ini, sebagian
besar aktifitas eGov berpusat pada publikasi/penerbitan. Sebuah studi yang
dilakukan Anderson Consulting menemukan perbedaan yang luas diantara
negara-negara dalam usaha mereka membangun eGov.
Manfaat
Tanpa mengecilkan
arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya,
setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi
e-Government, yaitu masing-masing adalah :
Merupakan suatu
mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan
kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) dimana melibatkan penggunaan teknologi
informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas)
pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua
negara besar gang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu
Amerika dan dan Inggris melalui Al Gore dan Bony Blair, telah secara jelas dan
terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep
e-Government bagi suatu negara, antara lain :
Memperbaiki
kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya (masyarakat, kalangan
bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di
berbagai bidang kehidupan bernegara.
Meningkatkan
transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
Mengurangi secara
signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan
pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
Memberikan peluang
bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber¬sumber pendapatan baru melalui
interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Menciptakan suatu
lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global
dan trend yang ada serta memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai
mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.
Dengan kata lain,
negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan
secara signifikan memperbaiki kualtias kehidupan masyarakat di suatu negara
secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu.
impementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula
dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangkan pengembangan
yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan
kompetitif secara nasional.
konsep dan visi
e-government
II.1.Pemicu
Utama E-Government
Dibandingkan dengan
negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal
ini disebabkan karena :
Ø Biaya
Ø Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses
pengembangan
Jadi, secara umum
permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum
cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional . Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi
komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga
komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.
Dilihat dari
sejarahnya, konsep e-Government berkembang karena adanya 3(tiga) pemicu
(driveis) utama, yaitu :
- Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dan pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah porgaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah). Kemajuan teknologi informasi (Komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentu saja buah dari terknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnva, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah bersangkutan dapat secara benar dan efektif rnereposisikan peranan dirinya.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (padagang, investor, perusahaan, dan lain-lain) telah membuat terbentunya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan pecepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadirya penyimpangan-penyimpanan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya.
Ketiga aspek di
atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar permerintah
memperbaiki kinerjanya secara signifikan, dengan cara memanfaatkan berbagai
teknoiogi informasi yang ada. Negara Inggris misalnya melihat perkawinan antara
pemerintah dengan teknologi melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan
sebagai Electronic Service Delivery (ESD), yaitu bagaimana melalui media
elektronik dan digital, pemerintah dapat menyediakan jasa pelayanan kepada
masyarakatnya. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal
e-Government, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi
(terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan dirinya dengan para
stakeholder, yaitu masyarak-at umum, kalangan industri, dan sektor publik
lainnya.
II.2.Visi
E-Government
Konsep e-Government
ini berkembang di atas tiga kecenderungan yaitu:
- Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 hari sehari dan 7 hari seminggu (non-stop).
- Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yancg sifatnya tradisional/konvensional maupun yang maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya.
- Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utarna yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.
Berdasarkan hal
tersebut,maka selayaknya apabila sebuah negara memiliki visi e-Governmentnya
masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan cita-cita bangsanya.
Visi e-Government
baik akan berdasarkan pada empat prinsip utama yaitu :
Ø Prinsip pertama : Fokuslah pada perbaikan pelayaan
pemerintahan kepada masyarakat. Karena bagitu selayaknya jenis pelayanan
diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana
saja yang menjadi prioritas.
Ø Prinsip kedua : Bangunlah sebuah lingkungan yang
kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa
misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi
hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor
swasta dan non komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya
Ø Prinsip ketiga : Berikan penghargaan pada inovasi,dan
berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.
Ø Prinsip keempat: Tekanlah pada pencapaian organisasi.
II.3.Peluang bagi E-Government
Ada beberapa
tantangan dan sekaligus peluang dari keberadaan eGov :
Ø Efisiensi : efisiensi bisa terjadi dalam berbagai bentuk.
Beberapa proyek dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi hasil
dengan melakukan standarisasi otomatisasi tugas. Lebih lanjut, efisiensi juga
terjadi pada sisi pembiayaan dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di dalam
organisasi dengan reengineering dan mengefisienkan prosedur operasi. Tentu saja
waktu juga menjadi lebih efisien, terutama pada tugas-tugas yang berulang.
Manfaatnya adalah pegawai pemerintah dapat memperoleh kesempatan untuk menambah
ilmu dan kecakapan mereka.
Ø Peningkatan layanan dan lahirnya layanan baru : akan
ditemui peningkatan kualitas, rentang jangkauan dan aksesibilitas pada setiap
layanan yang diberikan pemerintah. Dalam upaya memperbaiki efisiensi, layanan
harus ditingkatkan dengan cara, seperti, transaksi yang lebih cepat,
akuntabilitas yang semakin baik, dan proses-proses kerja yang lebih baik. Dari
eGov juga akan memicu lahirnya layanan baru : seiring dengan kemungkinan untuk
mengkombinasikan layanan yang sudah ada, dapat sekaligus dikreasikan bagaimana
memajukan iklim usaha dan sekaligus meningkatkan interaksi antar warga.
Ø Peningkatan partisipasi warga dalam pemerintahan : hal
ini terjadi dengan cara menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah
kendali, sedemikian hingga mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi
dengan mudah. Hal tersebut akan membentuk komunitas -komunitas di masyarakat
berdasarkan kemampuan profesional mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga
yang concern secara khusus di bidang politik.
Ø Transparansi : setiap warga, tanpa batas wilayah, dapat
dengan mudah mengakses informasi akurat tentang kinerja pemerintah, misal di
bidang politik dan ekonomi, dengan cara yang mudah dan murah. Dengan isu
demokratisasi sekarang, kesenjangan transparansi politik.
E-Government
memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara
ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga
dan adanya suatu peningkatan terhadap Global Information Infrastructure (GII) .
Namun pada sisi lain, eGov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya
keamanan informasi, privacy, kesenjangan dalam akses komputer, dan manajemen
dan penyediaan pendanaan. Semua hal itu berselang selimpat dengan kombinasi
intra dan antar perilaku dalam pemerintahan. Bagaimanapun juga, ditemukan
sejumlah perulangan tema yang terkadang dihubungkan dengan hal-hal sebelumnya,
minimnya pendekatan ketidaktergantungan teknologi untuk meningkatkan kualitas
pemerintah seperti wewenang yurisdiksi, prosedur penanganan informasi yang
tepat, membangun dan memelihara infrastruktur, penyediaan layanan, dan hak-hak
warga.
ELEMEN SUKSES
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Menurut hasil
kajian dan dan riset dari Harvard JFK School of Government untuk menerapkan
konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang
harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing
elemen sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value.
III.1. Support
Elemen pertarna dan
paling krusial yang harus dimifiki oleh pemerintah adalah keinginan (intent)
dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan
konsep e-Goverment; bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang
inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip a-Government. Yang dimaksud
dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih
jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:
Ø Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu
kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya.
Ø Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial,
tenaga, waktu, informazi, dan lain-lain di setiap tataran pemerintahan.
Ø Dibangunnya
berbagai infrastruktur.
Ø Struktur dan superstruktur pendukung agar tercipta
lingkungan kondusif untuk pengembangan e-Government; dan
Ø Disosialisasikannya
konsep e-Government secara merata, kontinyu. konsisten, dan menyeluruh kepada
seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui
berbagai cara kampanye yang simpatik.
III.2. Capacity
Yang dimaksud dengan elemen
kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah
setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki
oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :
Ø Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan
berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya
finansial.
Ø Ketersediaan infrastruktur teknologi inforrnasi yang
menandai karena fasilias ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan peneranan
konsep e-Government, dan
Ø Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan
asas manfaat yang diharapkan.
III.3. Value
Elemen pertama dan kedua
merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi
jasa (supply side). Berbagai
inisiatif e-Government tidak akan ada gunarnya jika tidak ada pihak yang merasa
diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal ini, yang
menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government
bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang
berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar
teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus
didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (Manfaat) yang
secara signifikan dirasakan, oleh masyarakat justru akan mendatangkan bumerang
bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan
konsep e-Government.
Perpacuan antara kegiatan elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah
nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang merupakan kunci sukses utama
menjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperhatikan bahwa
jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan
konsep e¬-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk
nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.
JENIS-JENIS PELAYANAN PADA E-GOVERNMENT
Dalam implementasinya dapat
dllihat sedemikian beragam tipe palayanan yang ditawarkan oleh pemerintah
kepada masyarakatnya melalui e-Governrnent. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan
tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :
Ø Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit
anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
Ø Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan
dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Saat ini sudah
cukup banyak aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah. Contohnya
antara lain:
Ø SIMTAP (Sistem Informasi Satu Atap/terpadu)
Ø SIMBADA (Sistem Informasi Barang dan Aset daerah)
Ø SIAK/ SIMDUK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
Ø SIMKEUDA/ SAKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
Ø SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
Ø SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan daerah)
Ø SIMKES (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan)
Ø SIMPUS
(Sistem Informasi Puskesmas)
Ø SIM-TENDER/E-PROCUREMENT
( Sistem Informasi Lelang/Tender)
Ø SIM-RUMAH SAKIT (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
Ø SIADIK (Sistem Informasi SIDIK JARI)
Ø SIM-ARSIP/E-OFFICE (Sistem Informasi Kerasipan)
Ø GIS
(Geographical Information System)
Berdasarkan dua aspek di atas; maka jeni-jenis proyek e-Government dapat
dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu : Publish, Interact, dan Transact.
IV.1.
Publish
Jenis ini merupakan
implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala
kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang
besar dan beragam.
IV.2.
Interact
Berbeda dengan
kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah terjadi komunikasi
dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis
aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana
situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari
data atau informasi secara spesifik sedangkan yang kedua adalah pemerintah
menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit
tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
IV.3.
Transact
Yang terjadi pada kelas ini
adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi
sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke
pihak lainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas
lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang
dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang
bertransaksi terlindungi dengan baik.
EMPAT TIPE RELASI
E-GOVERNMENT
V.1.
Government to Citizens
Tipe G-to-C ini merupakan
aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan
menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk
memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain,
tujuan dari dibangunan aplikasi e-Government; bertipe G-to-C adalah untuk
medekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam
agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan
berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai
berikut :
Departemen Agama membuka
situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji
ditahun-tahun tertnetu sehingya pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan
bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
V.2.
Government to Business
Salah satu tugas
utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang
kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Contoh dari aplikasi e-Government
berjenis G-to-B ini adalah sebagaii berikut :
Para
perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web
menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan
pembayaran melalui internet;
V.3.
Government to Government
Di era globalisasi
ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara¬negara untuk saling
berkomrInikasi secar alebih intens dari hari-ke hari. Berbagai
penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain :
Hubungan administrasi antara
kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau
konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang
dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
Aplikasi yang menghubungkan
kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di
negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;
Pengembangan suatu
sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk medeteksi mereka yang tidak
boleh masuk atau keluar dan wilayah negara (cegah dan tangkal).
V.4.
Government to Employees
Pada akhirnya aplikasi
e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan
para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah
institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat
dibangun dengan menggunakarr formal G-to-E ini salah satunya :
Aplikasi terpadu untuk
mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak
dari pegawal pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak¬hak
individualnya.
APLIKASI KOMPUTER DI
PEMERINTAHAN
n Aplikasi kepegawaian
n Aplikasi di pemerintahan daerah
n Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
E-GOVERNMENT
Suatu bentuk sistem baru
yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan
masyarakat secara online.
Penerapan E-Government
Pembuatan website berisi
informasi lengkap & akurat.
Bersifat interaktif.
Masyarakat dapat
menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan
Manfaat E-Government
Pelayanan jasa yang
lebih baik kepada masyarakat.
Peningkatan hubungan
antara pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
Pelaksanaan pernerintahan
yang lebih efisien.
Guna E-Government
Bagi Pemerintah
¡ Pembuatan
surat‑surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat.
¡ Pencatatan
kompetensi penduduk.
¡ Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien.
¡ Pelacakan
data dan informasi seseorang.
Bagi Masyarakat
¡ Masyarakat
akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selarna
24 jam
¡ Adanya
keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan
terhadap pemerintah.
¡ Pernberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
¡ Adanya
informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang memberikan
kemudahan bagi para pencari kerja.
Masyarakat juga dapat
memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan terhadap kondisi
lingkungannya.
Hal‑hal yang Perlu Diingat
dalam Penerapan E‑Government
- Komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun dan melaksanakan system E‑Government, serta membutuhkan dukungan dari pihak yang terkait.
- Tekad dan kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk memperbaiki system administrasi (manual) yang ada saat ini.
- Keterbukaan dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan mempelajari kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungannya masing‑masing.
Hambatan Mengimplementasikan
E‑Government
n Kultur
berbagi belum ada.
n Kultur
mendokumentasi belum lazim.
n Langkanya
Sumber Daya Manusia yang handal.
n Infrastruktur
yang belum memadai dan mahal.
n Tempat
akses yang terbatas
n
ternyata komputer memiliki peran penting dalam pemerintahan, baik dalam pekerjaan pemerintahan bahkan masyarakat. trimakasih kak informasinya :)
BalasHapusperkenalkan saya Nova Oseva (1722500124) dari STMIK ATMA LUHUR
kunjungi website kami yukk di https://www.atmaluhur.ac.id
Terimakasih, banyak sekali manfaat dari komputer bagi pekerjaan. Jadi tunggu apalagi, bagi perusahaan yang masih menggunakan komputer secara manual yuksss beralih ke e-goverment :)
BalasHapusKenalkan saya Irene Chrismisel Tella, 1722500152 dari STMIK Atma Luhur.
Kunjungi website kami di https://www.atmaluhur.ac.id
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusTerimakasih, banyak sekali manfaat dari komputer bagi pekerjaan. Jadi tunggu apalagi, bagi perusahaan yang masih menggunakan komputer secara manual yuksss beralih ke e-goverment :)
BalasHapusKenalkan saya Irene Chrismisel Tella, 1722500152 dari STMIK Atma Luhur.
Kunjungi website kami di https://www.atmaluhur.ac.id
Terimakasih artikelnya nya sangat membantu
BalasHapusSekali dalam tugas saya, perkenalkan nama saya intan asal kampus STMIK Atmaluhur Pangkalpinang kunjungi juga website kami di https://www.atmaluhur.ac.id
terimakasih banyak ya atas artikelnya karena artikel anda sangat bermanfaat bagi pelajaran saya.
BalasHapusjangan lupa kunjungi website kami di https://www.atmaluhur.ac.id/
saya rezky fitriansah
nim 1922520028
teriamakasih ka artikelnya tentang komputer dalam pemerintahan kereen
BalasHapusKunjungi website kampus saya ya https://www.atmaluhur.ac.id
Terima kasih ,informasinya sangat brmanfaat perkenalkan saya Rama Daniansyah (1622500063),silahkn kunjungi website kami http://www.atmaluhur.ac.id/
BalasHapusTerima kasih artikelnya sangat bagus, bahwa besar manfaatnya membangun sebuah E-Goverment karena ini merupakan interaksi pemerintah dengan masyarakatnya.kenalkan saya astuti ernawati jangan lupa kunjungi web https://www.atmaluhur.ac.id
BalasHapuse gorvement itu sangat lah penting...serakang e ini masyarakat sangat lah terbantu dengan adanya e goverment, tetapi perlu diperhatikan lagi, aplikasi di pemerintahan sangat lah banyak dan aplikasi satu dengan yang lain banyak yang tidak terintegrasi.. supaya hal diatas tidak terjadi, mohon bagi pemerintah untuk memperhatikan bagi intansinya dalam pembuatan aplikasi..
BalasHapusnama : bambang oktaria hartono
nip : 1722520007
kunjungi situs ini ya : https://www.atmaluhur.ac.id
terima kasih kak atas imlmunya semoga bermanfaat
BalasHapusperkenalkan kak saya Dewi Putri ISB Atmaluhur