• Posted by : Unknown Rabu, 16 Desember 2015


                                         
                                
                                                Definisi dan manfaat utama e-government


    Pendahuluan

    Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.
    Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data.
    Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi pemerintahan.
    Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :
    “Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam.”
    “Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.”
    “Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan.”
    “Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.”
    Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
    Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benang merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi didunia mendefiniskan e-Government.

     Definisi

    Mengacu pada definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan(misal dengan Wide Area Networks, Internet, komputer bergerak, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang berbeda karena layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.
    Masih menurut World Bank, secara tradisional, biasanya interaksi antara seorang warga negara atau pengusaha dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Informations and Communications Technology) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai misal jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor.
    Jika kita analogikan dengan e-Commerce, dimana dimungkinkan para kalangan bisnis melakukan transaksi diantara mereka dengan lebih efisien (B2B) dan membawa para pengguna lebih dekat pada kalangan bisnis (B2C), eGov bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dan kalangan bisnis (G2B), dan hubungan antar lembaga (G2G) lebih baik, serasi, transparan dan murah.


    E-Commerce mempersiapkan segalanya melalui 4 tahap :
    1) penerbitan/publikasi,
    2) antar aktivitas,
    3) melengkapi transaksi, dan
    4) pengiriman.
    Hari ini, sebagian besar aktifitas eGov berpusat pada publikasi/penerbitan. Sebuah studi yang dilakukan Anderson Consulting menemukan perbedaan yang luas diantara negara-negara dalam usaha mereka membangun eGov.

    Manfaat
    Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah :
    Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
    Secara jelas dua negara besar gang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan dan Inggris melalui Al Gore dan Bony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain :
    Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
    Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
    Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
    Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber¬sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
    Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada serta memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
    Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualtias kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu. impementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangkan pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.


    konsep dan visi e-government
    II.1.Pemicu Utama E-Government
    Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :
    Ø  Biaya
    Ø  Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan
    Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional . Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.
    Dilihat dari sejarahnya, konsep e-Government berkembang karena adanya 3(tiga) pemicu (driveis) utama, yaitu :
    1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dan pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah porgaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah). Kemajuan teknologi informasi (Komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentu saja buah dari terknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnva, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah bersangkutan dapat secara benar dan efektif rnereposisikan peranan dirinya.
    2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (padagang, investor, perusahaan, dan lain-lain) telah membuat terbentunya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan pecepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadirya penyimpangan-penyimpanan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya.
    Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar permerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan, dengan cara memanfaatkan berbagai teknoiogi informasi yang ada. Negara Inggris misalnya melihat perkawinan antara pemerintah dengan teknologi melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai Electronic Service Delivery (ESD), yaitu bagaimana melalui media elektronik dan digital, pemerintah dapat menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakatnya. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal e-Government, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan dirinya dengan para stakeholder, yaitu masyarak-at umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya.

    II.2.Visi E-Government
    Konsep e-Government ini berkembang di atas tiga kecenderungan yaitu:
    1. Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 hari sehari dan 7 hari seminggu (non-stop).
    2. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yancg sifatnya tradisional/konvensional maupun yang maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya.
    3. Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utarna yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah  suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.
    Berdasarkan hal tersebut,maka selayaknya apabila sebuah negara memiliki visi e-Governmentnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan cita-cita bangsanya.
    Visi e-Government baik akan berdasarkan pada empat prinsip utama yaitu :
    Ø  Prinsip pertama : Fokuslah pada perbaikan pelayaan pemerintahan kepada masyarakat. Karena bagitu selayaknya jenis pelayanan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.
    Ø  Prinsip kedua : Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya
    Ø  Prinsip ketiga : Berikan penghargaan pada inovasi,dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.
    Ø  Prinsip keempat: Tekanlah pada pencapaian organisasi.
    II.3.Peluang bagi E-Government
    Ada beberapa tantangan dan sekaligus peluang dari keberadaan eGov :
    Ø  Efisiensi : efisiensi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa proyek dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi hasil dengan melakukan standarisasi otomatisasi tugas. Lebih lanjut, efisiensi juga terjadi pada sisi pembiayaan dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di dalam organisasi dengan reengineering dan mengefisienkan prosedur operasi. Tentu saja waktu juga menjadi lebih efisien, terutama pada tugas-tugas yang berulang. Manfaatnya adalah pegawai pemerintah dapat memperoleh kesempatan untuk menambah ilmu dan kecakapan mereka.
    Ø  Peningkatan layanan dan lahirnya layanan baru : akan ditemui peningkatan kualitas, rentang jangkauan dan aksesibilitas pada setiap layanan yang diberikan pemerintah. Dalam upaya memperbaiki efisiensi, layanan harus ditingkatkan dengan cara, seperti, transaksi yang lebih cepat, akuntabilitas yang semakin baik, dan proses-proses kerja yang lebih baik. Dari eGov juga akan memicu lahirnya layanan baru : seiring dengan kemungkinan untuk mengkombinasikan layanan yang sudah ada, dapat sekaligus dikreasikan bagaimana memajukan iklim usaha dan sekaligus meningkatkan interaksi antar warga.
    Ø  Peningkatan partisipasi warga dalam pemerintahan : hal ini terjadi dengan cara menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah kendali, sedemikian hingga mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Hal tersebut akan membentuk komunitas -komunitas di masyarakat berdasarkan kemampuan profesional mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga yang concern secara khusus di bidang politik.
    Ø  Transparansi : setiap warga, tanpa batas wilayah, dapat dengan mudah mengakses informasi akurat tentang kinerja pemerintah, misal di bidang politik dan ekonomi, dengan cara yang mudah dan murah. Dengan isu demokratisasi sekarang, kesenjangan transparansi politik.
    E-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap Global Information Infrastructure (GII) . Namun pada sisi lain, eGov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya keamanan informasi, privacy, kesenjangan dalam akses komputer, dan manajemen dan penyediaan pendanaan. Semua hal itu berselang selimpat dengan kombinasi intra dan antar perilaku dalam pemerintahan. Bagaimanapun juga, ditemukan sejumlah perulangan tema yang terkadang dihubungkan dengan hal-hal sebelumnya, minimnya pendekatan ketidaktergantungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah seperti wewenang yurisdiksi, prosedur penanganan informasi yang tepat, membangun dan memelihara infrastruktur, penyediaan layanan, dan hak-hak warga.


    ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
    Menurut hasil kajian dan dan riset dari Harvard JFK School of Government untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value.

    III.1.       Support
    Elemen pertarna dan paling krusial yang harus dimifiki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Goverment; bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip a-Government. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:
    Ø  Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya.
    Ø  Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informazi, dan lain-lain di setiap tataran pemerintahan.
    Ø  Dibangunnya berbagai infrastruktur.
    Ø  Struktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk pengembangan e-Government; dan
    Ø  Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu. konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.
    III.2.       Capacity
    Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :
    Ø  Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
    Ø  Ketersediaan infrastruktur teknologi inforrnasi yang menandai karena fasilias ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan peneranan konsep e-Government, dan
    Ø  Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

    III.3.       Value
    Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunarnya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (Manfaat) yang secara signifikan dirasakan, oleh masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-Government.
    Perpacuan antara kegiatan elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang merupakan kunci sukses utama menjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperhatikan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e¬-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.



    JENIS-JENIS PELAYANAN PADA E-GOVERNMENT

    Dalam implementasinya dapat dllihat sedemikian beragam tipe palayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Governrnent. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :
    Ø  Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
    Ø  Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
    Saat ini sudah cukup banyak aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah. Contohnya antara lain:
    Ø  SIMTAP (Sistem Informasi Satu Atap/terpadu)
    Ø  SIMBADA (Sistem Informasi Barang dan Aset daerah)
    Ø  SIAK/ SIMDUK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
    Ø  SIMKEUDA/ SAKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
    Ø  SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
    Ø  SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan daerah)
    Ø  SIMKES (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan)
    Ø  SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas)
    Ø  SIM-TENDER/E-PROCUREMENT ( Sistem Informasi Lelang/Tender)
    Ø  SIM-RUMAH SAKIT (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
    Ø  SIADIK (Sistem Informasi SIDIK JARI)
    Ø  SIM-ARSIP/E-OFFICE (Sistem Informasi Kerasipan)
    Ø  GIS (Geographical Information System)
    Berdasarkan dua aspek di atas; maka jeni-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu : Publish, Interact, dan Transact.

    IV.1.      Publish
    Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.
    IV.2.      Interact
    Berbeda dengan kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik sedangkan yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    IV.3.      Transact
    Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.


    EMPAT TIPE RELASI E-GOVERNMENT
    V.1.        Government to Citizens
    Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan dari dibangunan aplikasi e-Government; bertipe G-to-C adalah untuk medekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut :
    Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertnetu sehingya pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

    V.2.        Government to Business
    Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagaii berikut :
    Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;

    V.3.        Government to Government
    Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara¬negara untuk saling berkomrInikasi secar alebih intens dari hari-ke hari. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain :
    Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
    Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;
    Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk medeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dan wilayah negara (cegah dan tangkal).

    V.4.        Government to Employees
    Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakarr formal G-to-E ini salah satunya :
    Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak dari pegawal pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak¬hak individualnya.


    APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
    n  Aplikasi kepegawaian
    n  Aplikasi di pemerintahan daerah
    n  Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
    E-GOVERNMENT
    Suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat secara online.

    Penerapan E-Government
    *      Pembuatan website berisi informasi lengkap & akurat.
    *      Bersifat interaktif.
    *      Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan
    Manfaat E-Government
    *      Pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat.
    *      Peningkatan hubungan antara pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
    *      Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
    *      Pelaksanaan pernerintahan yang lebih efisien. 
    Guna E-Government
    *      Bagi Pemerintah
    ¡  Pembuatan surat‑surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat.
    ¡  Pencatatan kompetensi penduduk.
    ¡  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
    ¡  Pelacakan data dan informasi seseorang.
    *      Bagi Masyarakat
    ¡  Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selarna 24 jam
    ¡  Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintah.
    ¡  Pernberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
    ¡  Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan­-perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja.
    Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan terhadap kondisi lingkungannya.
    Hal‑hal yang Perlu Diingat dalam Penerapan E‑Government
    1. Komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun dan melaksanakan system E‑Government, serta membutuhkan dukungan dari pihak yang terkait.
    2. Tekad dan kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk memperbaiki system administrasi (manual) yang ada saat ini.
    3. Keterbukaan dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan mempelajari kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungannya masing‑masing.
    Hambatan Mengimplementasikan E‑Government
    n  Kultur berbagi belum ada.
    n  Kultur mendokumentasi belum lazim.
    n  Langkanya Sumber Daya Manusia yang handal.
    n  Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
    n  Tempat akses yang terbatas

    n 











    { 11 komentar... read them below or Comment }

    1. ternyata komputer memiliki peran penting dalam pemerintahan, baik dalam pekerjaan pemerintahan bahkan masyarakat. trimakasih kak informasinya :)
      perkenalkan saya Nova Oseva (1722500124) dari STMIK ATMA LUHUR
      kunjungi website kami yukk di https://www.atmaluhur.ac.id

      BalasHapus
    2. Terimakasih, banyak sekali manfaat dari komputer bagi pekerjaan. Jadi tunggu apalagi, bagi perusahaan yang masih menggunakan komputer secara manual yuksss beralih ke e-goverment :)

      Kenalkan saya Irene Chrismisel Tella, 1722500152 dari STMIK Atma Luhur.
      Kunjungi website kami di https://www.atmaluhur.ac.id

      BalasHapus
    3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    4. Terimakasih, banyak sekali manfaat dari komputer bagi pekerjaan. Jadi tunggu apalagi, bagi perusahaan yang masih menggunakan komputer secara manual yuksss beralih ke e-goverment :)

      Kenalkan saya Irene Chrismisel Tella, 1722500152 dari STMIK Atma Luhur.
      Kunjungi website kami di https://www.atmaluhur.ac.id

      BalasHapus
    5. Terimakasih artikelnya nya sangat membantu
      Sekali dalam tugas saya, perkenalkan nama saya intan asal kampus STMIK Atmaluhur Pangkalpinang kunjungi juga website kami di https://www.atmaluhur.ac.id

      BalasHapus
    6. terimakasih banyak ya atas artikelnya karena artikel anda sangat bermanfaat bagi pelajaran saya.
      jangan lupa kunjungi website kami di https://www.atmaluhur.ac.id/

      saya rezky fitriansah
      nim 1922520028

      BalasHapus
    7. teriamakasih ka artikelnya tentang komputer dalam pemerintahan kereen
      Kunjungi website kampus saya ya https://www.atmaluhur.ac.id

      BalasHapus
    8. Terima kasih ,informasinya sangat brmanfaat perkenalkan saya Rama Daniansyah (1622500063),silahkn kunjungi website kami http://www.atmaluhur.ac.id/

      BalasHapus
    9. Terima kasih artikelnya sangat bagus, bahwa besar manfaatnya membangun sebuah E-Goverment karena ini merupakan interaksi pemerintah dengan masyarakatnya.kenalkan saya astuti ernawati jangan lupa kunjungi web https://www.atmaluhur.ac.id

      BalasHapus
    10. e gorvement itu sangat lah penting...serakang e ini masyarakat sangat lah terbantu dengan adanya e goverment, tetapi perlu diperhatikan lagi, aplikasi di pemerintahan sangat lah banyak dan aplikasi satu dengan yang lain banyak yang tidak terintegrasi.. supaya hal diatas tidak terjadi, mohon bagi pemerintah untuk memperhatikan bagi intansinya dalam pembuatan aplikasi..
      nama : bambang oktaria hartono
      nip : 1722520007

      kunjungi situs ini ya : https://www.atmaluhur.ac.id

      BalasHapus
    11. terima kasih kak atas imlmunya semoga bermanfaat
      perkenalkan kak saya Dewi Putri ISB Atmaluhur

      BalasHapus

  • Copyright © - Komputer dan masyarakat

    Komputer dan masyarakat - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan